Download Executive Summary Perencanaan Perancangan dan Manajemen Pengelolaan Kawasan Industri di Kabupaten Demak

PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI DENGAN KONSEP SMART GREEN INDUSTRIAL DEVELOPMENT

(Studi Kasus: Desa Gemulak, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak)

Kelompok 3b dan 4b

Mahasiswa Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro

(weblog: www.industrializm.blogspot.com, www.studiorancang3b.blogspot.com)

Abstrak: Kabupaten Demak termasuk ke dalam salah satu Kawasan Strategis Nasional yaitu kawasan Kedungsepur. Hal ini berimplikasi pada pertumbuhan sektor industri di Kabupaten Demak yang mengalami pertumbuhan lebih pesat dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah lainnya. Harga tanah yang masih murah dan upah tenaga kerja yang rendah mendorong para investor memilih Kabupaten Demak untuk didirikan industri. Termasuk pula di dalamnya yaitu Desa Gemulak yang berada pada Kecamatan Sayung. Bedasarkan RTRW Kabupaten Demak, Desa Gemulak merupakan salah satu desa yang menjadi fokus perencanaan kawasan industri. Jarak permukiman dengan industri  eksisting yang kurang dari 10 km, tergolong ke dalam kelas kelerengan datar yaitu 0-8%, permukiman Desa Gemulak yang sebagian besar dijadikan tempat tinggal pegawai industri yang bekerja di pabrik, serta sudah terlayaninya seluruh desa oleh sistem jaringan listrik dan sistem jaringan telekomunikasi menjadikan Desa Gemulak sangat potensial untuk dibangun kawasan industri yang terintegrasi dengan kawasan permukiman. Namun, kawasan industri yang ada saat ini belum memiliki sistem pengolahan limbah yang terpadu, sehingga mengakibatkan tingkat pencemaran udara dan pencemaran lingkungan yang cukup tinggi. Ditambah lagi dengan keberadaan jalur pantura yang merupakan jalan nasional dan dilewati oleh kendaraan terutama kendaraan berat seperti truk dan bus juga memberikan efek terhadap polusi udara yang ada. Ancaman banjir merupakan salah satu permasalahan di Desa Gemulak yang merupakan salah satu akibat dari tidak tersedianya prasarana yang memadai seperti drainase, dan berdampak pada kondisi jalan yang rusak. Tidak terdapatnya pedestrian ways, belum adanya sistem transportasi yang mumpuni dan terintegrasi, hingga ruang terbuka hijau yang tidak dimaksimalkan dengan baik merupakan permasalahan-permasalahan yang menarik untuk dikaji. Sehingga nantinya dapat diusung konsep perancangan yang tepat bagi pembangunan kawasan industri di Desa Gemulak dengan menggunakan manajemen pengelolaan serta pembiayaan yang realistis dan tepat sasaran.

Kata kunci: kawasan industri, permukiman, konsep perancangan, pengelolaan, pembiayaan.

Click image to download

Download Laporan Akhir

BAB I dan BAB II

BAB III dan BAB IV

BAB V, BAB VI, dan BAB VII

Bank Centre

Gudang

Klinik Tongfang

Pabrik

Parkir Bus

Showroom

Tampak Jauh

Tampak Jauh

Tampak Jauh

Tampak Jauh

Tampak Jauh

-> Site Plan

When a Legend singing a song

Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan (UU No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman).

Tujuan pembangunan perumahan dan permukiman adalah menyelenggarakan pembangunan perumahan dan permukiman yang mengacu pada suatu kerangka penataan ruang wilayah, sehingga dapat berlangsung tertib, terorganisasi dengan baik, berdaya guna dan berhasil guna, sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan ini tidak akan tercapai bila tidak dilakukan perubahan dalam pengelolaan tanah (pendaftaran, sertifikasi, pembebasan tanah, ganti rugi, pemberian hak atas tanah).

Sasaran dari rencana pembangunan perumahan dan permukiman antara lain :

• Tersedianya rencana pembangunan perumahan dan permukiman di daerah yang aspiratif dan akomodatif, yang dapat diacu bersama oleh pelaku dan penyelenggara pembangunan, yang dituangkan dalam suatu Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Daerah (RP4D);
• Tersedianya skenario pembangunan perumahan dan permukiman yang memungkinkan terselenggaranya pembangunan secara tertib dan terorganisasi, serta terbuka peluang bagi masyarakat untuk berperan serta dalam seluruh prosesnya;
• Terakomodasinya kebutuhan akan perumahan dan permukiman yang dijamin oleh kepastian hukum, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah;
• Tersedianya informasi pembangunan perumahan dan permukiman di daerah sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijaksanaan pemerintah serta bagi berbagai pihak yang akan terlibat/melibatkan diri.

Dalam upaya mewujudkan kondisi ideal dari suatu rencana tata ruang dengan kondisi penggunaan, potensi dan penguasaan tanah yang ada saat sekarang, maka diperlukan serangkaian tindakan yang melibatkan kegiatan pengaturan penguasaan dan penggunaan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah. Hal ini merupakan keharusan mengingat tanah yang ada dalam suatu wilayah/ruang pada umumnya telah memiliki hak-hak atas tanah yang juga memberikan kewenangan kepada pemilik tanah untuk mengelola tanah yang dikuasainya. Implikasinya adalah bahwa pemegang hak

atas tanahlah yang akhirnya akan terkena dampak dan menjadi pelaksana dari kebijaksanaan penataan ruang tersebut.

Selanjutnya dalam langkah operasional, upaya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan kondisi ideal ditempuh melalui mekanisme pengadaan tanah dan pengendalian penggunaan tanah, antara lain melalui izin lokasi dan pemberian hak atas tanah. 

Pada dasarnya, penatagunaan tanah merujuk pada RTRW Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan. Bagi Kabupaten/Kota yang belum menetapkan RTRW, penatagunaan tanah merujuk pada rencana tata ruang lain yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan untuk daerah bersangkutan.

Sumber: 

UU No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

http://www.penataanruang.net/taru/Makalah/sekjen_140604.pdf

Berdasarkan PP 24/2009 pengertian Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.

Sarana dan prasarana yang dimaksud di atas meliputi jalan, pengolahan air bersih dan air kotor terpadu, komersial, perumahan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan gas dan sebagainya, sehingga pabrik (disebut dengan perusahaan industri) yang masuk ke Kawasan Industri akan mendapatkan sarana/prasarana ini. Pembangunan dan pengembangan Kawasan Industri bertujuan untuk mengendalikan pemanfataan ruang. Di Kawasan Industri diatur pemanfaatan ruang max 70%  untuk lahan industri dan min 30% untuk fasos/fasum/hijau. Sedangkan lahan yang dimanfaatkan oleh perusahaan industri diatur 60% untuk bangunan dan 40% lahan terbuka/hijau. Dengan demikian Kawasan Industri bertujuan juga meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan.  

Perusahaan Industri tidak boleh sembarangan membuang air limbah ke badan penerima/sungai, karena air limbah dari dalam pabrik disalurkan ke sistem air limbah kawasan lalu diolah di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Kawasan Industri secara ketat menerapkan nilai ambang batas (NAB) air limbah yang boleh disalurkan ke IPAL. Jika NAB lebih besar dari ketentuan kawasan, pihak pabrik harus melakukan pre-treatment terlebih dahulu. Dari IPAL kawasan, air limbah yang telah diolah dibuang ke badan penerima/sungai dengan mengikuti parameter air limbah yang ditetapkan oleh Pemerintah. Inilah yang menjadi perbedaan mendasar antara pabrik yang berada di Kawasan Industri dan di luar Kawasan Industri. Pengelola Kawasan Industri menjadi kepanjangan tangan pemerintah dalam pengawasan terhadap air limbah yang dibuang ke badan penerima/sungai, karena Pengelola Kawasan Industri akan menegur pabrik yang kualitas air limbahnya tidak sesuai dengan NAB yang ditetapkan. Semua air limbah yang keluar dari pabrik kualitasnya dapat dikendalikan.

Keuntungan lain bagi perusahaan industri yang berlokasi di Kawasan Industri tidak memerlukan adanya Ijin Lokasi, Ijin Gangguan, dan pengesahan rencana tapak bangunan, karena semua telah di-cover dengan perizinan Kawasan Industri. Selain itu, Pengelola Kawasan Industri akan memfasilitasi perizinan dan hubungan industrial bagi Perusahaan Industri yang berada di dalamnya seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Usaha Tetap (IUT), penyambungan listrik, penyambungan air bersih/air limbah, penyambungan telekomunikasi, penyambungan gas, penyusunan dokumen lingkungan dan sebagainya.

Dalam pengelolaan Kawasan Industri dibuat Tata Tertib Kawasan Industri (Estate Regulations) yang mengatur hak dan kewajiban Pengelola Kawasan Industri dengan Perusahaan Industri yang berada di dalamnya.

Repost from Suluk Kyaine.

Sumber: http://padeblogan.com/2011/06/21/apakah-kawasan-industri-itu/